Quo Vadis Perwakilan Akar Rumput?

Pixabay.com

"Manusia merupakan seorang pemain yang mempermainkan permainan." Dalam adagium Latin klasiknya disebutkan manusia itu bertitel Homo Ludens. Homo Ludens sendiri ialah sebuah konsep yang ditemukan dalam kebudayaan manusia. Setiap kebudayaan mempertunjukkan karakter substansial manusia sebagai pemain (the player of game).

Pada titik ini kita dapat mengerti bahwa manusia (human) dan kebudayaan (culture) tidak dapat dilepaspisahkan dan tidak dapat dicabut eksistensinya, sehingga keduanya saling melengkapi satu sama lain. Pasalnya, konsep mengenai Homo Ludens ialah juga tentang fenomena kebudayaan dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Eksistensi kedua elemen kehidupan tersebut tentu saja membutuhkan sebuah locus atau tempat tinggal yang sama agar keduanya bisa saling membantu, saling bereparasi supaya tetap eksis. Tempat tinggal kedua elemen tersebut dapat kita sebut sebagai dunia di mana kita berada kini dan di sini.

Dalam dunia perpolitikan Indonesia, tidak sedikit artikel yang mengutarakan interpretasi dan analisis dari pelbagai sudut pandangnya masing-masing tentang relasi manusia dan kebudayaan. Tentu saja artikel-artikel yang dimuat itu mau melihat kembali sejauhmana manusia eksis dalam kebudayaan politik (Politic Culture).

Kendati banyak yang mengamini eksistensi manusia yang sangat mumpuni dan tepat cara, tetapi tidak sedikit juga manusia diinterpretasi sebagai makhluk hidup yang tidak menjalankan fungsi eksistensialnya bagi kebudayaan pada umumnya dan kebudayaan politik secara khusus. Pada aras ini, manusia (baca: pemerintah) dalam skop politik Indonesia misalnya, lebih senang dan mudah untuk saling mempermainkan kekuasaan yang telah dimandatkan secara legitim oleh publik (baca: rakyat).

Alhasil, kekuasaan pun kemudian tidak lebih dipandang sebagai lapangan permainan kekuasaan politisi, tidak mempertanggungjawabkan kemaslahatan kolektif (bonum commune). Bahaya meledak, jalan menuju kecacatan politik pun kian inklusif.

Sebagaimana Aristoteles, kecacatan politik yang demikian terjadi ialah realitas "an sich" yang menegasi esensi manusia sebagai "zoon politicon." Pada taraf ini, kita dapat memahami dan membaca bahwa kehidupan politik sudah terintegrasi dalam diri manusia sejak ia lahir.

Di sini, Aristoteles mengatakan bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk politik; sudah menjadi pembawaannya untuk hidup dalam satu polis. Senada dengan ini, Isidorus Lilijawa melihat bahwa hanya dalam polis, manusia dapat mencapai nilai moral yang tertinggi (Lilijawa, 2010: 241).

Oleh karena nilai moral yang paling tinggi inilah manusia mestinya berusaha untuk menghindari kecacatan politik (the political failure). Akan tetapi, terkuaknya daftar kecacatan politik yang telah mendera bangsa kita, kian membentangkan "karpet merah" bagi dekadensi esensi penguasa sebagai makhluk sosial-politik. Lantas, apa sajakah kecacatan politik penguasa itu?

Pelbagai kecacatan politik lebih diteropong dalam bingkai politik balas jasa. Politik ini laksana tali yang mahakuat yang mengikat perjanjian antara penguasa dengan bosnya. Pada aras lokal, Sidel menyebut pemerintah bertendensi membuat politik balas jasa itu dengan bos lokalnya. Praktik kekuasaan semacam ini, hemat penulis, dapat melahirkan dualisme kepentingan.

Pada titik ini, kepentingan akar rumput menjadi tumbal, sehingga sikap mendelegitimasi kesejahteraan umum pun dianggap wajar. Kita pun dapat melihat bahwa penguasa akhirnya dipermainkan sepenuhnya oleh bos lokal. Logika bos lokal mendikte segala kebijakan publik (public policy) sehingga penguasa terkesan diam.

Hemat penulis, aktus keberdiaman penguasa sebetulnya lebih bermuara pada sikap apatisnya terhadap kepentingan akar rumput. Alih-alih menjanjikan kesejahteraan pada segala dimensi kehidupan, penguasa semacam pangku tangan terhadap segala janjinya.

Adagium homo ludens, sebagaimana manusia bisa dipermainkan begitu saja pun semakin tampak artifisial. Betapa tidak. Pemerintah dalam konteks ini pun tidak lebih dari sekadar boneka milik bos lokal. Ia dipermainkan begitu saja, jalan pulang kembali kepada harga diri menjadi terbatas dan bahkan martabatnya sebagai orang nomor satu pun dihargai sebelah mata.

Pada konklusi ini, krisis harga diri pemerintah laiknya dipertanyakan. Lantas, apakah harga diri ini mesti dipertaruhkan pada tubuh kekuasaan pemerintah lokal? Jika demikian, agar harga dirinya kembali diperkuat, siapakah yang mesti mempertanggungjawabkan hal ini agar tidak terjadi lagi?

Jawaban terhadap hal demikian ialah rakyat sendiri. Hal ini bisa terjadi dalam demokrasi. Rakyat (demos) mestinya kembali menegakkan pemerintahan (kratein) sendiri agar pemerintahan itu berjalan tidak sewenang-wenang. Karena itu, bisa dipahami jika rakyat membutuhkan dewan perwakilannya (legislator) untuk memberikan pendapat.

Meskipun demikian, keterwakilan akar rumput menjadi jauh panggang dari api kemaslahatan bersama. Suara rakyat tidak sepenuhnya sampai kepada pemerintah. Bisa dipahami bahwa dewan perwakilan akar rumput justru dipelintir atas nama politik kepentingan. Dan ini bisa jadi geliat mamon versi bos lokal juga menggiring dewan perwakilan pada kubangan politik kepentingan yang sama.

Alhasil, kita paham bahwa dewan perwakilan dan pemerintah tidak lebih dari sekadar objek permainan bos lokal. Keduanya terjebak dalam logika bos lokal. Jika demikian, hal ini pun berdampak lanjut pada hilangnya suara rakyat sendiri. Suara serentak terkalahkan oleh suara mamon.

Hari-hari ini, kita diajak untuk melampaui sikap tidak terpuji tersebut. Kesadaran dengan menggunakan hati nurani politik ialah keniscayaan bagi wakil akar rumput, pemerintah dan bos lokal. Jangan sampai hati nurani itu tumpul hanya karena geliat "money politic". Oleh karena itu, pertanyaan kita seperti "Quo vadis perwakilan akar rumput?", mestinya dicari jawabannya oleh dewan perwakilan sendiri, dan juga terutama oleh rakyat yang empunya kekuasaan itu.

Dery Dirmanus,

Mahasiswa STFK Ledalero Maumere, Flores - NTT

Previous article

Next Post

Next article

Previous Post