Raja Gadungan dan Politik Pengakuan

Ilustrasi, pixabay.com

Baru-baru ini jagad Indonesia dihebohkan oleh sebuah dagelan kerajaan fiktif ala raja Keraton Agung Sejagat (KAS) Sinuhun Totok Santoso Hadiningrat yang bermarkas di Purworejo Jawa Tengah.

KAS merupakan kerajaan atau kekaisaran dunia yang muncul karena telah berakhir perjanjian 500 tahun yang lalu, terhitung sejak hilangnya Kemaharajaan Nusantara, yaitu imperium Majapahit pada 1518 sampai 2018.

Tatkala kita ramai memperbincangkan tentang generasi milenial yang dianggap sebagai tulang punggung, yang akan membaca Indonesia menjadi negara dengan ekonomi keempat atau kelima terbesar pada satu abad kemerdekaan di tahun 2045, justru pada segi lain, terlihat fenomena warga yang justru ingin kembali ke masa silam secara keliru.

Mereka mempersepsikan masa silam sebagai “kembali ke kejayaan” atau “kemurnian dan kesempurnaan.” Tak tanggung-tanggung, legitimasi sejarah dipakai untuk mengokohkan kerajaan baru semacam ini.

Dicermati, deklarasi dan pemakluman KAS ini melibatkan masyarakat dari berbagai daerah. Mereka rela menyewa mobil demi meramaikan perhelatan kerajaan fiktif itu. Barisan pendukung berseragam laiknya keluarga raja, bupati, dan prajurit istana di masa lampau. Dengan khidmat mengikuti upacara pembacaan dekrit dan peresmian KAS, meski akhirnya menjadi bahan guyonan oleh netizen.

Dari sudut pandang pertunjukan seni, dagelan penobatan raja Keraton Agung Sejagat ini terbilang sukses dan tampak agung. Tertawa sembari mengelus dada. Barangkali itulah reaksi publik saat melihat dagelan yang sempat bikin heboh ini.

Dalam perspektif politik kekuasaan resmi, sebetulnya tidak ada yang dikhawatirkan lantaran tidak mengganggu ketentraman dan keamanan. Andaikan mereka tidak melakukan pelanggaran hukum, sebetulnya ada keunikan yang mereka tampilkan. Bagaimana mereka membangun jati diri, menetapkan cita-cita besar, kemudian merekrut sekian banyak pengikut, sejatinya bisa dijumpai di banyak tempat.

Akan tetapi jika ditelusuri lebih dalam lagi, apa yang dikerjakan 'raja' Totok yang didampingi permaisurinya tersebut tidak hanya mengarah pada lelucon semata. Lebih dari itu, Keraton Agung Sejagat merupakan sebuah dagelan politik yang tidak biasa.

Seperti juga berlangsung di tempat-tempat lain, pemunculan kelompok-kelompok dengan penampilan begitu ‘wah’ dan ‘nyentrik’ semacam itu ternyata diam-diam mengandung pelajaran berharga sekaligus autokritik baik terhadap sistem maupun tatanan sosial tertentu semisal negara.

Fenomena yang kita tertawakan itu jangan-jangan justru berhasil membuat sebagian orang merasa dekat dengan kenyataan di mana mereka punya tempat serta peran “layak”, relevan, dan kembali menjadi subyek dalam masyarakatnya. Mereka mungkin justru mengisi ruang kosong yang telah kita tinggalkan meski secara salah.

Analisis Politik, Azyurmadi Azra menyebut fenomena ini sebagai halusinasi disruptif. Hal semacam ini muncul dari kegagapan informasi dan teknologi; deprivasi ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran; ketidakseimbangan pembagian kekuasaan politik dan obsesi politik; kepincangan sosial budaya antarkelompok; dan pelarian psikologis dari masalah akut tak terpecahkan dalam kehidupan (Kompas, 23/01).

Dalam konteks penobatan raja KAS boleh dikatakan sedang mempertontonkan problem sosial yang selama ini ditutupi: demokrasi telah dibajak para oligark. Prosedur mapan, seperti mekanisme undang-undang dan peradilan, dianggap sebagai alat kepentingan elite belaka.

Tamparan Bagi Demokrasi

Pada akhir abad ke-18, Benyamin Franklin menyebut demokrasi sebagai matahari terbit. Matahari itu terus bersinar, memberi terang dan sampai saat ini tetap menjadi pusat serta tumpuan harapan bagi begitu banyak orang di berbagai penjuru dunia dalam usaha menuju tatanan hidup yang penuh dengan kebebasan dan bermartabat.

Terkait hal ini, Francis Fukuyama dalam bukunya yang berjudul: The End of History and the Last Man,  berpendapat bahwa sistem demokrasi menandakan akhir dari evolusi sosial-budaya umat manusia dan bentuk pemerintahan manusia paling akhir. Menurut Fukuyama, demokrasi menjadi sistem dan bentuk pemerintahan manusia yang paripurna.

Akan tetapi seiring bergulirnya waktu, demokrasi sebagai suatu sistem dan tatanan yang paling baik dalam kehidupan manusia bukanlah tanpa persoalan. Dalam praksisnya sistem ini turut membidani lahirnya aneka persoalan.

Filsuf besar Yunani Kuno, Plato sebenarnya sedari awal sudah meramalkan hal ini. Plato menulis, "bisa jadi demokrasi menjadi mimpi buruk dalam sistem pemerintahan".

Ada beberapa alasan, yakni pertama: demokrasi bisa mengarah pada gerombolan 'mafia' pemuas hasrat sesaat. Kedua: demokrasi yang dikuasai pandir yang hanya pintar beretorika. Ketiga: demokrasi mengarah pada intrik pertikaian.

Menghindari hal tersebut, Plato mengajukan filosof-raja sebagai kepala negara. Filosof tidak diragukan lagi sebagai pencinta kebenaran mestilah mengambil keputusan sesuai prinsip kebenaran dan keadilan. Pesan Plato cukup jelas, pemimpin harus cinta kebenaran dan mampu menegakkan keadilan. Gugatan Plato sangat mungkin benar.

Untuk konteks Indonesia, sistem demokrasi yang dijalankan selama ini ternyata telah turut membidani lahirnya pelbagai persoalan akut seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin marak belakangan ini.

Berita mengenai penangkapan orang-orang yang terlibat dalam pencurian uang negara tak henti-hentinya memenuhi media hingga hari ini. Dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat tak luput dalam jerat korupsi.

Tak tanggung-tanggung, nilai kerugian negara akibat kasus korupsi bahkan mencapai triliunan rupiah. Tentu masih basah dalam ingatan kita ketika Presiden Jokowi menyebut demokrasi Indonesia sebagai demokrasi kebablasan. Dikatakan demikian karena, menurut Jokowi, praktik demokrasi kita sudah sampai ke titik maksimal, bahkan melampauinya.

Karena itu, yang terjadi ialah kondisi demokrasi yang tidak ideal atau bahkan kekacauan, Kekerasan massa seperti kerusuhan, huru hara, pengeroyokan, penjarahan, pembantaian, pemberontakan, intoleransi, radikalisasi, dan revolusi bertumbuh subur di mana-mana. Mereka seakan-akan telah menjelma menjadi monster berkepala banyak.

Politik Pengakuan

Apa pun itu, dagelan politik penobatan KAS mengindikasikan api dalam sekam penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia saat ini. Politik dan hukum di negeri ini masih sumbing untuk rakyat jelata, tapi sangat melunak untuk orang-orang berkantong tebal. Mentang-mentang memiliki jabatan dan status yang wahid, segala norma dan prosedur hukum dan etika demokrasi dengan mudah dikangkangi.

Yang mengerikan, hukum dan demokrasi sejauh ini sudah dijilat para mafia politik dan pemodal yang berkeliaran di berbagai penjuru institusi hukum untuk merekayasa pasal-pasal demi mengamankan kepentingan diri/kelompok.

Oleh karena itu, kasus penobatan raja Keraton Agung Semesta yang ramai diperbincangkan saat ini harus menjadi refleksi bagi pemerintah dari pusat hingga daerah untuk mengembalikan demokrasi kepada khitah yang sebenarnya.

Demokrasi, sebagaimana dari artinya ialah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat harus benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dagelan politik ala KAS sudah seharusnya menjadi autokritik bagi pemerintah pusat dan daerah agar lebih militan membela dan menjamin perikehidupan anak bangsanya. Hal ini bisa dilakukan lewat kebijakan yang pro-poor serta menegakkan kembali prinsip-prinsip demokrasi dan kesetaraan sebagai jubah kebesaran yang membungkus setiap warga dari terik apatisme dan keserakahan sosial.

Presiden Jokowi selalu mengingatkan, bahwa demokrasi berarti mendengarkan suara rakyat. Itulah esensi demokrasi yang sesungguhnya, yakni ketika rakyat berani bersuara dan memiliki akses atas berbagai sumber daya, serta dapat mengelola sumber-sumber daya tersebut untuk membawanya ke taraf hidup yang lebih baik, termasuk di dalamnya menikmati kue pembangunan dari pemerintah.

Negara harus hadir untuk memainkan peran yang riil agar rakyat bisa menjadi subyek, bukan terus-terusan menjadi obyek. Peran negara sangat strategis dalam perkara semacam ini. Jika ini yang terjadi maka kasus dagelan penobatan raja yang ‘wah’ dan ‘nyentrik’ ala KAS di Purwokerto baru-baru ini tidak akan pernah terjadi lagi dalam wajah demokrasi kita saat ini.

Har Yansen,

Alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere - Flores - NTT

Previous article

Next Post

Next article

Previous Post