Intoleransi “Menjepit” Seruan HAM

Ilustrasi, pixabay.com

Aksi intoleransi terus saja terpentas pada panggung pluralitas bangsa. Berdasarkan catatan Setara Institute, dalam 12 tahun terakhir ada 600 kejadian intoleransi. Lebih lanjut, dalam catatan Wahid Foudation, aksi intoleransi berupa pelanggaran kebebasan beragama terus meningkat. Pada 2018 terjadi 276 tindakan pelanggaran. Jumlah itu lebih tinggi dari tahun 2017, sebanyak 265 pelanggaran, (kompas, 5/02/2020).

Intoleransi tentu menjadi momok bagi esensi bangsa, yakni pluralitas. Sebab, sebagian besar sikap intoleransi menggambarkan aksi alergi terhadap keberagaman. Negara akan dianggap gagal dalam menjalankan kewajibannya “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia,” jika aksi intoleransi terus saja terpentas.

Actus intoleransi yang terus meningkat dari tahun ke tahun ini serentak menyulap ruang publik menjadi tidak lagi kondusif untuk mengekspresikan kebebasan sesama manusia yang lain untuk merasakan kebahagian. Ruang publik terasa angker, serentak alergi akan keberagaman yang nota bene fakta niscaya bangsa ini. Konsekuensinya, kelompok yang menjadi korban intoleransi merasa tidak nyaman, dan kebebasannya serasa dipangkas dan dirampas. Pada titik ini, ada nilai HAM yang dikangkangi dalam aksi intoleransi.

Dalam tulisan ini, penulis coba merelasikan actus intoleransi dengan HAM, dan kemudian melihat eksistensi negara di tengah prahara kemanusiaan ini. 

Intoleransi dan HAM

Deskripsi term intoleransi mesti dirunut dari asal katanya, toleransi. Kata toleransi berakar dari kata bahasa Latin, yaitu tolerantia, yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleransi yang berasal dari kata “toleran” itu berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya.

Sejalan dengan dua pemahaman terminologis tersebut di atas, Umar Hasyim mengartikan toleransi sebagai “pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat”.

Dari pengertian tersebut di atas, toleransi dapat diringkas sebagai sebuah sikap menghargai pluralitas. Sikap toleransi menyediakan ruang ekspresi bagi semua kelompok tanpa kecuali. Semua kelompok masyarakat bebas mengekspresikan keyakinan atau cara hidupnya selama tidak melanggar regulasi, atau dalam bahasanya Hasyim, “tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.”

Sementara pemahaman intoleransi merupakan kebalikan dari pemahaman toleransi, yakni sebuah sikap yang tidak menghargai pluralitas. Sikap yang paling dominan dalam aksi intoleransi adalah membatasi kebebasan kelompok yang berseberangan atau yang berbeda. Intoleransi menutup ruang bagi perbedaan, entah keyakinan religius atau ideologi, atau pun suku dan ras. Bukan perbedaan dalam arti biologis.

Dalam aksi intoleransi, ada pembatasan ruang gerak bagi yang lain untuk berekspresi. Pembatasan ruang gerak ini secara eksplisit mengkebiri kebebasan kelompok sesama manusia. Dan dalam sikap intoleransi, eksistensi kelompok berbeda (yang minor) dianggap tidak ada, tidak diperhitungkan, bahkan ditekan. Akibatnya yang lain merasa jauh dari situasi aman (perdamaian), sebagai salah satu syarat untuk menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Pada titik ini, aksi intoleransi “menjepit” seruan HAM terkait kebebasan dan rasa aman.  

George Jelinek sebagaimana dikutip Otto Gusti (2003) membagi status HAM dalam tiga tingkatan. Pertama, status negativus, berkaitan dengan hak dasar menusia dalam arti tradisional. Hak dasar itu adalah kebebasan individu. Negara mesti memberikan kebebasan kepada individu untuk mengekspresikan dirinya. Kedua, status activus, yakni hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Ketiga, status positivus, yakni hak – hak sosial. Di sini negara berkewajiban membangun struktur-struktur sosial atau memberi ruang kebebasan bagi warga negera agar hak-hak dasarnya (kebebasan) dapat dinikmati.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem demokrasi Pancasila-nya sudah menyediakan ruang untuk ketiga model status HAM tersebut di atas. Negara tidak mengintervensi terlalu jauh kehidupan privat warga negara, ruang partisipasi dalam kehidupan politik disediakan, dan struktur sosial untuk menunjang hak dasar warga negara dibangun.

Namun, bagi kaum minoritas, struktur sosial yang dalamnya ada instrumen perwujudan hak dasar, tidak mudah untuk diwujudkan. Ini bisa kita lihat dalam berbagai tragedi pelarangan pembangunan rumah ibadah di mana-mana di sebagian seantero pertiwi ini. Derivasi ekslusif dari aksi-aksi intoleransi semacam ini adalah tentu pembatasan kebebasan dan “pembunuhan” rasa aman bagi sebagian kelompok (minoritas) warga negara. Mengapa ini terjadi?

Hemat penulis, ini karena minornya ketegasan negara dalam melindungi segenap rakyat Indonesia. Sebagaimana kata Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), “respon pemerintah pusat selama ini cendrung lemah dalam mengatasi problem intoleransi di daerah” (Kompas, 5/02/2020). Negara seakan terjebak dalam hegemoni mayoritas. Di hadapan tuntutan mayoritas, negara tunduk.

Hal ini dapat kita lihat dari jumlah aktor negara yang menjadi tokoh protagonis intoleran, yakni kepolisian, 480 tindakan, dan Pemda 383 tindakan (kompas, 16/12/2019). Kemudian diikuti oleh ormas-ormas.

Jika intoleransi terus saja terpentas, maka ruang sosial tidak lagi menjadi space ideal dalam mengembangkan diri dan mewujudkan hak-hak dasar, tetapi serentak menjadi momok. Kebutuhan sesama yang lain akan rasa aman (perlindungan) tak dipenuhi. Kebebasan ekspresi dipangkas.

Jadi, secara eksplisit intoleransi membatasi ekspresi diri sesama yang lain untuk mewujudkan hak-hak dasarnya. Karena itu aktor intoleransi atau kelompok yang menolak kelompok yang berkeyakinan lain tanpa alasan raisonal mengangkangi hak-hak dasar sesama manusia.

Kewajiban Negara

Salah satu kewajiban Negara Kesatan Repubik Indonesia tertuang jelas dalam UDD 45, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum …..”.

Dalam historitas kelahiran negara, kita juga bisa memahami tugas dasar negara. Menurut Thomas Hobbes, negara ada sebagai alternatif ideal dalam mengolah situasi alamiah manusia yang chaos. Hobbes menggambarkan situasi pranegara dalam adagium bellum omnium contra amnes – perang semua melawan semua.

Sementara, bagi John Locke, negara ada untuk melindungi hak – hak dasar manusia. Bagi Locke, alasan manusia saling berperang dalam situasi alamiah adalah untuk mempertahankan hidup dan melindungi hak-hak dasarnya.

Jadi, keberadaan negara merupakan sebuah kontrak sosial alternatif untuk melindungi segenap rakyat dari pertikaian, perseteruan, dan perang. Negara ada untuk menghindari rakyat dari situasi chaos. Ia lahir untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi komunitas manusia. Ringkasnya, seperti kata Aristoteles, “dasar pembentukan negara adalah sebagai syarat mutlak untuk mencapai kebahagiaan (eudaimonia) dan pengembangan hidup manusia yang baik”.

Tragedi intoleransi belakangan ini merupakan situasi yang tidak menciptakan kondusivitas bagi perkembangan manusia secara umum. Intoleransi semacam aksi mengembalikan manusia pada situasi alamiah. Ada actus bellum omnium contra omnes di sana. Kenyamanan dan kebebasan warga negara yang lain dibungkam oleh sesama warga yang lain, yang lebih kuat.

Karena itu, para aktor negara (Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, legislatif, kepolisian) hendaknya menegakkan kembali kewajiban negara, yakni melindungi segenap rakyat. Menyediakan ruang kondusif bagi seluruh rakyat untuk mengekspresikan kebebasan demi terwujudnya hak-hak asasi warga negara. Para aktor negara sejatinya sehati menutup ruang bagi aksi intoleransi melalui kebijakan dan regulasi yang jelas dan tidak diskriminatif.

Rudi Haryatno

Previous article

Next Post

Next article

Previous Post